KEMENPORA ANGGAP FIFA TAK BERHAK HUKUM INDONESIA

AGEN BOLA – Detik-detik keputusan nasib sepak bola Indonesia oleh FIFA semakin mendekat, yakni pada 29 Mei. Federasi sepak bola dunia itu memastikan akan menjatuhkan sanksi terhadap sepak bola nasional selama Menpora Imam Nahrawi tidak mencabut SK nomor 01307 tahun 2015 tentang sanksi administratif atau pembekuan terhadap PSSI.

“Saya memohon maaf kepada seluruh pencinta dan keluarga besar sepak bola Indoneqia bahwa upaya dan usaha PSSI agar Menpora mencabut SK tersebut belum berhasil,” kata Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, dalam surat terbuka yang dibuat dari Swiss.

“Kita semua mengetahui bahwa telah banyak pihak, mulai dari wakil presiden, DPR, dan DPD RI, Ketua Umum KONI, dan KOI, PWI, dan beberapa tokoh masyarakat, menyuarakan hal yang sama, yakni meminta Menpora mencabut SK pembekuan PSSI demi menghindarkan Indonesia dari sanksi FIFA. Namun, Menpora masih bersikukuh dengan sikapnya,” kata La Nyalla.

Kasus yang sedang dihadapi FIFA seperti membuat Kemenpora berada di atas angin. Pihak Kemenpora menganggap FIFA tak berhak menghukum Indonesia lantaran adanya kebijakan langsung pemerintah di sepak bola Tanah Air.

Juru bicara sekaligus Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot Dewa Broto; menilai bahwa ditangkapnya tujuh pejabat FIFA akibat dugaan korupsi memunculkan asumsi bahwa organisasi FIFA sedang tidak beres, maka FIFA tak pantas melarang pemerintah masuk ke ranah sepak bola seperti yang telah dilakukan.

Penangkapan itu merupakan hasil investigasi Kejaksaan Amerika Serikat dengan pemerintahan Swiss. Tujuh pejabat FIFA diduga terlibat suap dan korupsi terkait hak pemasaran serta sponsor sepak bola yang berlangsung sejak 1990-an.

“Sangat disayangkan sekali bahwa Statuta FIFA yang demikian bagus dan selalu diagung-agungkan oleh para anggotanya justru telah dirongrong sendiri oleh beberapa pejabat tingginya sendiri,” demikian rilis Gatot di situs resmi Kemenpora.

“Pasal 2 butir E di Statuta FIFA sesungguhnya sudah sangat jelas bagaimana fokus FIFA di antaranya terhadap masalah antikorupsi,” ujar Gatot.

“Kemampuan FBI dan Kejaksaan Agung AS yang bekerja sama dengan aparat hukum Swiss untuk mengungkap masalah tersebut menunjukkan bahwa FIFA tetap tidak bisa mengelak terhadap intervensi pemerintah mana pun. Khususnya dalam mengungkap masalah penyalahgunaan tata kelola kelembagaan sepak bola untuk masalah korupsi,” ujar Gatot.

“Ini artinya FIFA dan para anggotanya termasuk federasinya tidak boleh lagi memosisikan diri sebagai entitas yang eksklusif dari intervensi hukum. FIFA juga harus tetap terbuka pada tujuan aparat pemerintah negara mana pun jika memang ada indikasi ke arah pelanggaran masalah korupsi,” rilis Gatot.